Masyarakat Kecil Bisa Jadi Pemasok Global dengan Dorongan Transformasi Digital

Sekoci.net – Masyarakat kecil memiliki peluang untuk menjadi bagian dari rantai pasok global. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan transformasi digital yang merata. Pemerataan teknologi tersebut menjadi tantangan untuk masa depan dunia digital yang inklusif.

Menanggapi transformasi digital tersebut, Pelaksana Harian Yayasan Omah Kreasi Center Yogyakarta, Donum Theo, mengatakan tiga fokus utama yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada Koferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali pada Rabu (16/11) lalu seharusnya mampu membuka kesadaran kita semua untuk mengambil bagian dari upaya transformasi digital.

Ia menilai isu terbesar saat ini adalah membangun kepercayaan masyarakat terhadap sektor digital, khususnya terkait isu perlindungan data pribadi dan informasi dan transaksi elektronik.

“Kita telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan baru saja disahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada 17 Oktober 2022,” kata Theo pada Kamis (17/11).

Theo yang juga bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Komunikasi dan Informatika RI tersebut menambahkan kedua undang-undang tersebut menjadi komponen penting bagi upaya transformasi digital Indonesia.

Transformasi digital di Indonesia masih menyisakan berbagai pekerjaan rumah. Tujuan pembangunan berkelanjutan dapat disokong dengan upaya transformasi digital yang mengedepankan tanggung jawab, solidaritas, dan kemanusiaan global, tandasnya.

Berdasarkan pernyataan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) per 15 November 2022, diperkiraan jumlah penduduk dunia mencapai angka delapan milyar. Berdasar data tersebut Theo menegaskan pentingnya Sustainable Development Goals yang menuntut bahwa tak seorang pun yang tertinggal atau ditinggalkan.

“Bukan saja kelompok masyarakat kecil, melainkan juga kelompok miskin dan rentan harus diperhatikan dan dibantu oleh G20 agar mereka semua mendapatkan manfaat digital yang inklusif,” tegas Theo.

Pada KTT G20, Presiden Joko Widodo mengungkapkan tiga fokus utama yaitu kesetaraan akses digital, literasi digital, dan lingkungan digital yang aman. Persoalan kesetaraan akses digital terlihat dari sejumlah 2,9 miliar penduduk dunia belum terhubung dengan internet, termasuk 73 persen penduduk negara kurang berkembang.

“Infrastruktur digital juga belum merata, 390 juta orang tinggal di wilayah tanpa internet nirkabel. Ketimpangan ini harus segera kita perbaiki agar infrastruktur digital terjangkau bagi semua,” terang Presiden Jokowi.

Di samping itu, perihal literasi digital masih membayangi masyarakat di negara-negara berkembang. “Penguatan kapasitas digital adalah keharusan dan kebutuhan untuk mampu mengambil bagian dalam ekonomi digital di masa depan,” tegas Presiden.

Ketiga, lingkungan digital yang aman seharusnya mampu meminimalisir dampak hoaks, ujaran kebencian, perundungan, hingga kejahatan siber. Presiden memandang bahwa kebocoran data akibat kejahatan siber berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi hingga 5 triliun dolar AS pada tahun 2024.

“Untuk itu, keamanan digital dan perlindungan privasi harus dijamin. G20 harus mampu membangun kepercayaan sektor digital, termasuk melalui tata kelola digital global,” kata Presiden Jokowi.